Kepala Daerah Dilarang Mutasi ASN Jelang Pilkada 2024, Berikut Sanksi Yang Akan Diterima

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty

ManadoPost.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menegaskan akan menberikan sanksi administrasi dsn pidana kepada Kepala daerah jika melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada Serentak 2024.  Hal itu ditegaskan langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty di Kantor Bawaslu pada Jumat, 5 April 2024. 

Lolly pun mengungkap bahwa penegasan tersebut mengacu pada Pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016. Yang menyebut Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. “Itu pasti masuk dugaan pelanggaran yang sifatnya administrasi pemilu,” beber Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas tersebut. 

Baca juga:  Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana Alam di Lembeh, Christiani Kepel : Ini Merupakan Titipan Dari Pemprov Sulut

Selain sanksi Administratif, Lolly pun mengungkap pada pasal 190 menjelaskan bahwa pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.

(*/Tim MP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *