Jakarta, MANADOPOST.COM – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde, SH. MH bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk membahas penataan birokrasi dan permohonan relaksasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pertemuan tersebut menyoroti langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Wounde menyampaikan bahwa penataan birokrasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kinerja Pemkab Sangihe.
Ia menekankan perlunya mengisi jabatan kosong dan melakukan rotasi untuk memaksimalkan efektivitas organisasi.
“Kami ingin menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat dengan optimal,” tegas Wounde.
Selanjutnya, ia memaparkan kondisi fiskal daerah yang terkendala oleh minimnya dana transfer pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemkab Sangihe mengajukan relaksasi Dana PEN agar dapat melanjutkan program pembangunan prioritas.
“Relaksasi ini akan memberi ruang fiskal yang lebih luas sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat terus berjalan,” lanjutnya.
Mendagri Tito Karnavian merespons positif usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah pusat mendukung reformasi birokrasi yang efisien dan berjanji mempertimbangkan permohonan relaksasi Dana PEN sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagai bukti keseriusannya, Wounde juga mengungkapkan keberhasilannya melobi berbagai bantuan, seperti penerangan jalan umum senilai Rp740 juta dari PT PLN dan dana Rp450 juta untuk HUT Daerah ke-600 dan Pesta Adat Tulude.
Ia berharap jajaran Pemkab Sangihe terus meningkatkan kompetensi agar potensi daerah dapat di manfaatkan maksimal. (Tim MP)